Surat Pembaca

Bantuan Sosial Tekanan Politik Vs Bantuan Politik Tekanan Sosial

Rabu, 08 Apr 2020 - 13:37 Herwin Nur Kota Tangerang Selatan

bantuan sosial tekanan politik vs bantuan politik tekanan sosial Sudah jamak di kuping ada sebutan sospol, tataran akademis maupun istilah pemerintahan. Seolah ada hubungan kekerabatan, kelogial antara…
Selengkapnya

Golongan Manusia Vs Golongan Orang

Rabu, 08 Apr 2020 - 13:30 Herwin Nur Kota Tangerang Selatan

golongan manusia vs golongan orang Paket bom waktu berantai peninggalan sistem pemerintahan daripada Orde Baru. sedarhana, masif, berkelanjutan. Paket istilah SARA alias Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.…
Selengkapnya

golongan manusia vs golongan orang Paket bom waktu berantai peninggalan sistem pemerintahan daripada Orde Baru. sedarhana, masif, berkelanjutan. Paket istilah SARA alias Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. Hasil rekakata Pangkopkamtib dengan tujuan uju coba terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kopkamtib selaku lembaga superbody, mengantongi daya libas sangat ampuh saat itu. Yang dimaksud dengan â€œsemboyan Bhinneka Tunggal Ikaâ€ adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Penjelasan Pasal 46 UU 24/2009). Yang dimaksud dengan â€œasas kebhinnekatunggalikaanâ€ adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan mencerminkan kesatuan dalam keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Penjelasan Pasal 2 huruf e, UU 24/2009). Bukan sekedar masalah bahasa, ketika istilah antar golongan dijadikan satu-kesatuan yaitu antargolongan. Mau tak mau, istilah â€˜keberagamanâ€™ enak dijadikan obyek penalaran. Manusia dan atau orang, sebegitunyakah seberapakah unsur utama yang menjadikan beda. Mulai dari definisi universal sampai juluikan karena faktor nasib. Status khalifah berbasis satuan makhluk sosial, bukan keindividuan, terjadi klasifikasi yang berdampak pada martabat, kodrat manusia dan atau orang. Keragaman horisontal atau diferensiasi sosial, masih lumayan imbang pro dan kontranya. Masih manusiawi untuk memudahkan urusan hidup. Nasib manusia di tangan manusia lainnya. Lain pasal dengan stratifikasi sosial alias keragaman vertikal. Antar .manusia bisa beda dan memang beda, tapi jangan dipertajam. Soal ada kasta pada agama bumi, itu HAM universal kiranya. Untung tak dapat dihitung. Rugi tak dapat dibagi. Kehidupan manusia bermasyarakat diperlukan tata aturan yang disebut pranata sosial. Kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara melahirkan partai politik. Pemirsa berharap muncul pranata politik (bukan bagi-bagi kursi penyelenggara negara). Pranata sosial berbahan baku aneka norma yang berlangsung di masyarakat. Pranata politik bentuk nyata, wujud praktik hukum rimba politik nusantara. Asal konstitusional, modus apa pun menjadi legal. Penyebab pertama dan utama konflik sosial sudah dilegalitas adalah politik. Sejarah berulang untuk mendapatkan nilai pantas. Sebutam â€˜generasi penerus bangsaâ€™ dirasa menjadi beban negara. Agar pendayagunaan uang negara tepat serba tepat, terjadilah rumusan politik pewarisan, pelestarian kekuasaan bernegara ke anak keturunan. Terbukti efektif penganekaragaman kursi notonegoro melibatkan semua komponen lokal penyelenggara negara. [HaÃ©N]
Sembunyikan

Islam Nusantara 2020, Paket Coronawati Virusaputeri

Selasa, 07 Apr 2020 - 17:17 Herwin Nur Kota Tangerang Selatan

Islam nusantara 2020, tahun coronawati virusaputeri Tanpa publikasi, terjadilah kompromi peneliti dengan petani sekaligus pemilik lahan tani layak. Menghasilkan jenis padi baru yang layak konsumsi, sesuai…
Selengkapnya

Dilema Generasi Bebas Hambatan, Ekspresi Wajah Vs Bahasa Tubuh

Selasa, 07 Apr 2020 - 17:13 Herwin Nur Kota Tangerang Selatan

dilema generasi bebas hambatan, ekspresi wajah vs bahasa tubuh Akankah karena antara ideologi dengan idiot-logi, beda tipis, sama kasta. Adalah 9 Desember 2019, pernah kutayangkan judul olah kata â€œservis…
Selengkapnya

Boro-boro, Weteng Kosong, Kantong Melompong, Otak Ndomblong Mikirin Rakyat

Senin, 06 Apr 2020 - 23:03 Herwin Nur Kota Tangerang Selatan

boro-boro, weteng kosong, kantong melompong, otak ndomblong mikirin rakyat Hanya saja, efektivitas, kemanfaatan 4x Perubahan atau Amandemen UUD NRI 1945, dalam kurun waktu 1999-2002, terlihat nyata, terukur,…
Selengkapnya

2x Peluang Emas Terwujudnya Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

Senin, 06 Apr 2020 - 15:40 Herwin Nur Kota Tangerang Selatan

2x peluang emas terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat Mirip laga bal-balan tarkam, alias antar kampung. Sedemikannya nasib manusia-politik terpa wabah â€˜tarkamâ€™ utawa sebentar-sebentar…
Selengkapnya

2x peluang emas terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat Mirip laga bal-balan tarkam, alias antar kampung. Sedemikannya nasib manusia-politik terpa wabah â€˜tarkamâ€™ utawa sebentar-sebentar kambuh. Pengguna kursi aktif kontrak politik, duduk santai salah, duduk santun salah. Pergantian antar waktu, dalih penyegaran internal fraksi bagi wakil rakyat menjadi momok tersendiri. Langsung ke rumusan sebesar-sebesar(nya) kemakmuran rakyat. Pertanyaan awal, awam, asal yaitu siap yang bertanggung jawab atas kejadian bawha rakyat makmur. Tolok ukur, indeks apa yang diterapkan. Mengadop dari negera tetangga atau terjemahan bebas dari Pancasila sesuai kadar nalar kawanan politisi sipil. Bagaimana asal-muasal ada bunyi sunyi â€˜sebesar-sebesar(nya) kemakmuran rakyatâ€™. Agar supaya tak melenceng dari jalur protokol legalitas, simak alinea kedua Pembukaan (preambule) UUD NRI 1945, tersurat: Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Namun kiranya siapa nyana, semboyan â€˜adil dan makmurâ€™ susah digabungkan. Lema â€˜adilâ€™ masuk ranah hukum, makanya ada sebutan lembaga peradilan, pengadilan. Rumusan â€˜keadilan sosialâ€™ di alinea keempat Preambule hanya bukan sekedar pemantas, pengingat, pelengkap. Betul. Lema â€˜makmurâ€™ bisa kasat mata. Masuk ranah ekonomi. Namun menjadi konsep politik karena berskala bangsa, negara. Harus berada di satu kendali gugus tugas sapu bersih, sikat habis peluang. Berkat daya juang tanpa pamrih manusia-politik nusantara 1999-2002 dengan hasil antara lain Perubahan Ketiga UUD NRI 1945. Muncul 3 (telu) ayat baru pada Pasal 23. Terkait judul, simak ayat (1) saja, tersurat: BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 23 (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Angin segar bak angina surga, yang mana dimana setiap tahun aka nada proses terwujudnya â€˜sebebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pratanda macam-macam. Karena, oleh karena telah terjadi bukti nyata proses realisasi Pasal 33, ayat (3) UUD NRI 1945 tanpa mengalami perubahan atau amandemen. Hanya saja, firasat para pendiri bangsa sudah memprediksi, memprakirakan tanpa pakai asas praduga tak besalah, akan terjadi ikhwal sebaliknya. Terlebih ada pihak yang merasa sebagai pewaris kursi notonegoro. Rakyat sekian waktu periode demi periode, tetap menjalankan wajib sadar akan status statsi plis wajib sabar dalam kesabaran selaku rakyat. Agar tak main tebak bunyi pasal dimaksud. Tersurat nyata pada Pasal 33: (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nyata gila. Agar terwujud negara kuat maka daripada itu yang dibuat â€˜kuatâ€™ dalam arti makmur, utamakan mulai dari penyelenggara negara. Agar mereka bisa merasakan nikmat merdeka. Menjadi manusia merdeka dari penjajahan bangsa asing. Mana mungkin â€˜perut kosong, kantong melompong, otak ndomblongâ€™ mikirkan rakyat. Apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara, bukan substansial. Tetapi peran dan poisisi strategisnya. Pertama. Penyelenggara negara secara defacto menjadi inti lingkaran, lingkaran utama, ring satu. Berikutnya melekat erat lingkar pelapis, ring kedua, pendukung utama terkena imbas balas jasa. Sampai yang hanya dapat koretan, ampas. Kedua. Secara internal penyelenggaran negara. Berupa lapis datar, 7 turunan plus tanjakan. [HaÃ©N]
Sembunyikan

Rakyat Wajib Sabar

Senin, 06 Apr 2020 - 06:18 Herwin Nur Kota Tangerang Selatan

rakyat wajib sabar Bincang ringan tentang fenomena rakyat dengan seabrek predikatnya. Bukan karena kadar diri dalam aneka tataran, serba tatanan. Tiap negara punya rumusan lokal sesuai sistem kepenguasaan.…
Selengkapnya

rakyat wajib sabar Bincang ringan tentang fenomena rakyat dengan seabrek predikatnya. Bukan karena kadar diri dalam aneka tataran, serba tatanan. Tiap negara punya rumusan lokal sesuai sistem kepenguasaan. Formulasi dasar bahwasanya keberadaan rakyat menjadikan eksistensi pemimpin sebagai syarat terbentuknya pemerintahan. Diwacanakan bagi barang siapa mempunyai kegiatan bersama lebih dari dua orang, demi kelancaran kegiatan selayaknya menunjuk seorang pemimpin atau ketua. Hakikat pemimpin dalam skala tertentu, terbatas adalah wakil, duta, atas nama, pengemban amanat. Sistem pemilihan, bukan penunjukkan langsung, menjadikan kedudukan â€˜pemimpinâ€™ punya konsekuensi dunia akhirat. Rakyat dipandang bukan hanya sebatas manusia, selaku orang. Meningkat tapi diharapkan bukan sebagai tingkatan, strata, kasta. Ungkapan â€˜dasar rakyatâ€™ menjadi dalil logika yang bukan atau jauh dari posisi rakyat. Bagaimana â€˜nasibâ€™ rakyat menganut sistem pemerintahan dan atau model negara multipartai. Kita simak anak-kalimat ketiga atau terakhir dari Pembukaan (preambule) UUD NRI 1945, tersurat: â€œ . . . .maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.â€ Kiranya, tak perlu dipergunjingkan secara politis apalagi diperdebatkan ala debat kusir. Bebas dari amandemen atau perubahan. Tapi berkat sentuhan politis atau efek pikir manusia politik 1999-2002, kedudukan rakyat diperjelas liwat Amandemen. Jarwodosok atau akronim lema, kata â€˜rakyatâ€™ mungkin belum populer. Lain halnya dengan profesi â€˜guruâ€™. Dibahasai menjadi â€˜wagu lan saruâ€™. Kendati awal selaku sosok yang â€˜digugu lan ditiruâ€™ yang tak seimbang dengan sebutan â€˜lugu tur kuruâ€™. Hanya saja, hikmah Amandemen terlihat nyata, terukur, terstruktur pada martabat MPR plus DPR. Agar berimbang belum tentu setara. Berkat Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, muncul ayat baru, yaitu: Pasal 1 (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Masih ada lagi kemunculan kata.lema â€˜rakyatâ€™ sesuai hasil Amandemen. Lain judul. [HaÃ©N]
Sembunyikan

Dilema Rp Nusantara, Ramah Investor Vs Tahan Agresi

Minggu, 05 Apr 2020 - 16:46 Herwin Nur Kota Tangerang Selatan

dilema Rp nusantara, ramah investor vs tahan agresi Masih ada pihak yang menganggap nusantara seksi, bak gadis pingitan, bau bensin, tahu kursi sampai predikat keduniaan. Bagi pihak cerdas mulia sudah…
Selengkapnya

MPR

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Fraksi Partai Golkar

Fraksi Partai Demokrat

Fraksi Partai Hanura

Fraksi Partai NasDem

Fraksi Partai Amanat Nasional

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Gerinda

Kelompok DPD di MPR RI

MPR

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Fraksi Partai Golkar

Fraksi Partai Demokrat

Fraksi Partai Hanura

Fraksi Partai NasDem

Fraksi Partai Amanat Nasional

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Gerinda

Kelompok DPD di MPR RI

Surat Pembaca

Bantuan Sosial Tekanan Politik Vs Bantuan Politik Tekanan Sosial

Golongan Manusia Vs Golongan Orang

Islam Nusantara 2020, Paket Coronawati Virusaputeri

Dilema Generasi Bebas Hambatan, Ekspresi Wajah Vs Bahasa Tubuh

Boro-boro, Weteng Kosong, Kantong Melompong, Otak Ndomblong Mikirin Rakyat

2x Peluang Emas Terwujudnya Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

Rakyat Wajib Sabar

Dilema Rp Nusantara, Ramah Investor Vs Tahan Agresi

Berita Populer

Majalah

Majalah Majelis Edisi Februari 2020

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia

Situs

Profil

Partisipasi

Surat Pembaca

Berita Populer

Majalah

Majalah Majelis Edisi Februari 2020

Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia

Situs

Profil

Partisipasi

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia